Pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit Indonesia (APKPSI) Menyurati Menteri Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia

Rabu, 15-06-2022


Pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit Indonesia (APKPSI) menyurati Menteri Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, di Jakarta, Selasa (14/06/2022).

Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit Indonesia (APKPSI) digagas dan didirikan Bupati Kabupaten penghasil kelapa sawit di Indonesia, yang beranggotakan 152 Kabupaten se Indonesia.

Surat bernomor 003/B/APKPSI/VI/2020 tersebut bertujuan permohonan audensi antara Pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit Indonesia dengan Menko Maritim dan Investasi yang diagendakan pada 14 hingga 16/06/2022, (Selasa-Kamis).

Pengurus APKPSI mengharapkan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan bersedia menjadi Dewan Penasehat Organisasi serta memberikan masukan dan arahan akan keberadaan organisasi sebagai mitra strategis pemerintah dan perusahaan sawit.

Mendapatkan masukan dalam penataan regulasi mengenai tata kelola sawit nasional. sehingga keberadaan sawit sebagai komoditas strategis lebih maksimal menjadi sumber devisa negara.

Selain itu, Keberadaan sawit khususnya perkebunan sawit agar lebih dirasakan manfaatnya bagi pembangunan daerah dan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut daftar Pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit Indonesia (APKPSI):

• Yus Haidar, Bupati Seruyan, Provisi Kalimantan Tengah, Ketua Umum APKPSI.
• DR. H. Kamsol, MM, Bupati Kampar, Provinsi Riau, Sekjen APKPSI.
• H. Windu Subagio, Bupati Suka Mara, Bendahara Umum.
• H. Mursil, Bupati Aceh Tamiang, Ketua I.
• H. Edimin, Bupati Labuhanbatu Selatan, Ketua II.
• H. Hamswardi, Bupati Pasaman Barat, Ketua III.
• H. Aspan, ST, Bupati Tebo, Ketua IV.
• dr. HM Zairullah Azhar, M.Sc, Bupati Tanah Bumbu, Ketua V.
• H. Malikinnor, SH, MM, Bupati Kota Waringin Timur, Ketua VI.
• Muhammad Asri Anas, Direktur Eksekutif.
• DR. Irsyawati Ayyus, SH, MH, Anggota MPR/DPD RI, Direktur kajian hukum dan advokasi.
• Adhian Noor, S.IP, MAP, Direktur Hubungan Daerah.